The House of Lords saat ini bertindak untuk meninjau undang-undang diprakarsai oleh House of Commons, dengan kekuatan untuk mengusulkan perubahan, dan dapat melaksanakan hak veto ragu-ragu. Hal ini memungkinkan untuk menunda undang-undang jika tidak menyetujuinya selama dua belas bulan. Namun, penggunaan veto dibatasi oleh konvensi dan pengoperasian Kisah Parlemen 1911 dan 1949: Lords mungkin tidak memveto "uang tagihan" atau janji-janji Manifesto utama (lihat Salisbury konvensi). Gigih penggunaan hak veto juga dapat dibatalkan oleh Commons, di bawah ketentuan dalam Undang-undang Parlemen 1911. Seringkali pemerintah akan menerima perubahan dalam perundang-undangan dalam rangka untuk menghindari waktu tunda, dan publisitas negatif karena terlihat bertentangan dengan Lords. Namun para Penguasa masih mempertahankan hak veto penuh dalam tindakan-tindakan yang akan memperpanjang umur Parlemen melampaui batas jangka 5 tahun diperkenalkan oleh Undang-undang Parlemen 1911.
Para Reformasi Konstitusi Act 2005 digariskan rencana untuk Mahkamah Agung Kerajaan Inggris untuk menggantikan peran Hukum Lords. The House of Lords digantikan sebagai pengadilan terakhir untuk naik banding pada kasus perdata di Inggris Raya pada tanggal 1 Oktober 2009, oleh Mahkamah Agung Kerajaan Inggris.
Archbishop yang ada di
Tugas speaker dari house of common adalah untuk mempertimbangkan melalui debat hukum baru dan perubahan yang sudah ada, pajak wewenang, dan memberikan pengawasan kebijakan dan pengeluaran Pemerintah. Ini memiliki kekuatan untuk memberi Pemerintah a mosi tidak percaya. Untuk menjamin aliran teratur bisnis, House of Commons mengamati aturan parlemen dan tradisi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini kewajiban Speaker untuk menafsirkan aturan-aturan memihak, untuk menjaga ketertiban, dan untuk membela hak-hak dan hak-hak Anggota, termasuk hak untuk kebebasan berbicara. Memegang kekuasaan untuk mengeluarkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar